Memoar Republik, Durenan, Durenan (2026)

13/04/2026

SUPERSEMAR BERDARAH: Saat Intelijen Dihantam, Kekuasaan Berpindah

Malam Jakarta belum benar-benar reda dari ketegangan politik ketika takdir negeri ini berbelok tajam.
Sehari setelah Surat Perintah Sebelas Maret jatuh ke tangan Soeharto, dentuman senjata memecah sunyi di Jalan Madiun.
Markas Badan Pusat Intelijen—BPI—yang dulu begitu berpengaruh di bawah bayang-bayang Subandrio, mendadak berubah menjadi medan tempur.

Tiga pria berpakaian sipil masuk tanpa banyak kata. Sunyi… tegang… lalu—
DOR! DOR! DOR!
Rentetan tembakan menghujani lantai dua. Truk-truk militer berhenti kasar di depan gedung. Puluhan tentara meloncat turun, senjata terarah, suara komando menggema:
“Kosongkan! Keluar sekarang!”
Tak ada negosiasi. Tak ada perlawanan berarti.
Dalam hitungan menit, kekuasaan berganti tangan.
Sebanyak puluhan anggota ditahan. Dokumen disita. Barang-barang dilempar keluar, menumpuk di jalan seperti simbol runtuhnya sebuah rezim intelijen.

Hari itu, 12 Maret 1966—sejarah mencatatnya sebagai awal kehancuran BPI.

Bayang-Bayang Politik dan Tuduhan

BPI bukan sekadar lembaga. Ia adalah alat kekuasaan.
Di mata Angkatan Darat, lembaga ini telah tercemar—dituding menjadi perpanjangan kepentingan kiri dan dekat dengan Partai Komunis Indonesia.
Nama Subandrio menjadi pusat badai.
Ia diburu. Dikejar. Tapi tak mudah disentuh—selalu dalam kawalan ketat.
Namun setelah Supersemar, tak ada lagi yang bisa melindunginya.
Ia akhirnya ditangkap. Dan bersama itu, satu demi satu orang BPI tersingkir, dipenjara, atau dilupakan.

Dari BPI ke BIN: Lahirnya Orde Baru

Gedung itu tak lagi milik masa lalu.
Di bawah kendali militer, intelijen negara dibentuk ulang: dari KIN, lalu BAKIN, hingga akhirnya menjadi Badan Intelijen Negara.
Orde Baru mulai menata kekuasaan.
Yang lama disapu. Yang baru dibangun.
Namun bagi sebagian orang seperti Bistok Pardede, ini bukan sekadar perubahan rezim—
ini adalah akhir dari hidup yang pernah mereka kenal.

Kisah A***k yang Meledak di Istana

Namun sebelum semua itu…
Ada satu momen yang nyaris seperti adegan film.
Di Istana, saat sidang genting berlangsung, Sukarno menunggu.
Soeharto datang terlambat. Membawa sesuatu.
Sebuah surat.
Ia menyerahkannya perlahan.
Sukarno membaca. Wajahnya berubah.
Suasana membeku.
“Ini apa maksudnya?”
“Untuk keselamatan Bapak… dan negara,” jawab Soeharto.
Hening sekejap.
Lalu—
Sukarno melempar a***k ke arah Soeharto.
Ledakan emosi di ruang kekuasaan itu menjadi pertanda:
Indonesia sedang berada di ambang perubahan besar.

Akhir Sebuah Era

Supersemar bukan sekadar surat.
Ia adalah kunci.
Kunci yang membuka jalan bagi lahirnya kekuasaan baru—
dan sekaligus menutup babak lama dengan cara yang tak pernah benar-benar bersih.
Di Jalan Madiun, suara tembakan hari itu masih bergema dalam sejarah:
bahwa kekuasaan, ketika berpindah, jarang terjadi tanpa luka.

06/04/2026

Surabaya 1965: Operasi Senyap Pembersihan PKI hingga Tingkat RT Terungkap

Pasca meletusnya Gerakan 30 September 1965, situasi politik di Indonesia berubah drastis, termasuk di Surabaya. Dalam hitungan hari, Partai Komunis Indonesia menjadi target operasi penumpasan oleh militer dan kelompok masyarakat.
Dokumen rahasia Amerika Serikat yang telah dideklasifikasi mengungkap bagaimana operasi tersebut dijalankan secara sistematis.

Pada akhir Oktober 1965, Mayor Basuki Rahmat Danyon 16 Brigade Ronggolawe Divisi Jawa Timur mengeluarkan edaran yang menyamakan G30S dengan pemberontakan Madiun 1948. Propaganda visual berupa gambar jenazah para jenderal disebarkan luas untuk membangun opini publik anti-PKI.

Aksi besar dimulai pada 16 Oktober 1965 dengan pawai massa dan penghancuran kantor PKI di Jalan Pahlawan. Tak lama kemudian, Kolonel Sukotjo yang menjabat sebagai walikota sementara mengambil langkah tegas: membersihkan aparatur pemerintahan dari unsur PKI hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT).

Pembersihan ini tidak hanya berupa pemecatan, tetapi juga diwarnai penangkapan hingga kekerasan yang dilakukan oleh berbagai kelompok, termasuk organisasi keagamaan. Sementara itu, walikota sebelumnya, Moerachman, ditangkap karena diduga memiliki kedekatan dengan PKI.

Sosok Sukotjo sendiri memiliki rekam jejak panjang di dunia militer. Ia juga disebut dalam catatan sejarah terkait eksekusi Tan Malaka pada 1949 di Kediri, setelah tokoh revolusioner tersebut ditangkap oleh pasukannya.

Di tengah situasi tegang, Sukotjo juga mengambil kebijakan ekonomi dengan memerintahkan pedagang beras—terutama dari kalangan Tionghoa—untuk menurunkan harga hingga 30 persen. Kebijakan ini diambil setelah sempat terjadi kepanikan dan penutupan toko akibat isu serangan dari kelompok massa.

Untuk memperkuat operasi penumpasan, pasukan tambahan seperti Batalyon 507 Divisi Brawijaya didatangkan ke Surabaya melalui Pelabuhan Tanjung Perak pada November 1965. Kehadiran mereka disebut secara eksplisit dalam dokumen sebagai bagian dari misi “penumpasan Gestapu” di Jawa Timur.

Peristiwa ini menjadi salah satu episode paling kelam dalam sejarah Indonesia, di mana operasi militer, propaganda, dan aksi massa berpadu dalam skala besar untuk menghapus pengaruh PKI dari struktur sosial dan pemerintahan.

Foto : Ilustrasi AI

30/03/2026

“Benteng Hidup Soeharto: Ketegasan Leonardus Benjamin Moerdani di Negeri Orang”

Di negeri orang, jauh dari tanah air, kewaspadaan seorang prajurit justru mencapai titik paling tajam. Itulah yang ditunjukkan oleh Leonardus Benjamin Moerdani—atau yang akrab dikenal sebagai Benny Moerdani—saat mendampingi Presiden Soeharto dalam kunjungan kenegaraan ke Belanda pada akhir Agustus 1970.

Bagi Benny, tugas pengamanan bukan sekadar prosedur formal. Ia memandang setiap sudut jalan sebagai potensi ancaman. Dalam perjalanan menuju Huis ten Bosch di Den Haag, naluri intelijennya bekerja tanpa henti. Bangunan tinggi, jendela terbuka, hingga persimpangan jalan—semuanya dianalisis sebagai kemungkinan titik serangan.

Kewaspadaan itu bukan tanpa alasan. Saat itu, bayang-bayang kelompok anti-NKRI masih aktif di luar negeri, menjadikan kunjungan presiden sebagai target potensial. Bagi Benny, ini bukan kunjungan biasa, melainkan operasi pengamanan dengan risiko hidup dan mati.

Namun, ketika ia memaparkan analisis ancamannya kepada aparat keamanan Belanda, respons yang diterima justru mengecewakan. Mereka menganggap situasi aman dan menilai kekhawatiran tersebut berlebihan. Di sinilah ketegangan memuncak.
Dengan emosi yang tak lagi terbendung, Benny berdiri dan menggebrak meja.

Dalam bahasa Belanda yang fasih, ia menyampaikan kalimat yang mengguncang ruangan: bahwa Indonesia hanya memiliki satu Soeharto, dan keselamatannya tidak bisa dipertaruhkan. Itu bukan sekadar kemarahan, melainkan bentuk tanggung jawab total seorang prajurit terhadap pemimpinnya.

Sejarah kemudian membuktikan bahwa kekhawatiran itu bukan isapan jempol. Pada 31 Agustus 1970, terjadi serangan oleh puluhan teroris ke Wisma Duta Republik Indonesia di Belanda. Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi aparat setempat yang sebelumnya meremehkan potensi ancaman.

Sejak saat itu, pendekatan pengamanan berubah drastis. Standar keamanan ditingkatkan secara signifikan—tanpa celah. Bahkan, rute perjalanan pun dialihkan, dari jalur darat menjadi jalur udara demi meminimalisir risiko.

Kisah ini menjadi bukti bahwa loyalitas sejati bukan sekadar ucapan. Ia hadir dalam bentuk keberanian mengambil sikap, bahkan ketika harus berhadapan dengan keraguan pihak lain. Leonardus Benjamin Moerdani menunjukkan bahwa dalam dunia pengamanan, intuisi dan ketegasan bisa menjadi pembeda antara keselamatan dan bencana.

Di balik sejarah besar, selalu ada sosok yang berdiri di garis depan—diam, tegas, dan siap menjadi benteng terakhir.

Foto : Ilustrasi AI

16/02/2026

PGRS/Paraku: Gerilya Perbatasan dan Operasi Senyap Orde Baru (1967–1974)

Pemberontakan PGRS/Paraku di Kalimantan Barat merupakan konflik bersenjata yang berlangsung di bayang-bayang transisi kekuasaan dari era Soekarno ke Soeharto. Ia bukan sekadar gerilya lokal, melainkan simpul dari dinamika Perang Dingin dan sisa-sisa jaringan komunis di perbatasan Indonesia–Malaysia.

Akar Konflik: Dari Konfrontasi ke Gerilya Lintas Batas (1963–1966)

Saat Konfrontasi Indonesia–Malaysia (1963–1966), wilayah Kalimantan menjadi front panas. Berbagai unsur bersenjata dibentuk untuk menghadapi Malaysia, termasuk jaringan yang kemudian hari bertransformasi menjadi:
PGRS (Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak)
Paraku (Pasukan Rakyat Kalimantan Utara)
Di Sarawak, gerakan ini memiliki irisan dengan organisasi komunis seperti North Kalimantan Communist Party yang dipimpin oleh B**g Kee Chok.

Ketika konfrontasi dihentikan dan hub**gan diplomatik dipulihkan, tidak semua elemen bersenjata kembali ke kehidupan sipil. Sebagian memilih bertahan di hutan perbatasan, membawa ideologi dan senjata.

1967–1969: Status “Subversif” dan Awal Operasi Pembersihan

Setelah Orde Baru mengonsolidasikan kekuasaan, PGRS/Paraku dikategorikan sebagai ancaman keamanan nasional. Wilayah operasi mereka meliputi:
▫️Kapuas Hulu
▫️Sanggau
▫️Bengkayang
▫️Perbatasan langsung dengan Sarawak

Struktur komando penanganan keamanan berada di bawah koordinasi pusat melalui lembaga seperti Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), yang salah satu figur pentingnya adalah Soemitro.

Di tingkat teritorial, operasi dipimpin oleh Kodam XII/Tanjungpura, yang mengerahkan satuan tempur dan intelijen ke pedalaman.

Strategi awal:
▫️Penyisiran hutan
▫️Pemutusan jalur logistik
▫️Pengawasan desa-desa perbatasan
▫️Operasi intelijen terhadap simpatisan

1969–1972: Eskalasi dan Kebijakan Relokasi

Memasuki akhir 1960-an, konflik meningkat. Beberapa laporan menyebut adanya:
▫️Penyergapan terhadap patroli militer
▫️Kontak senjata di pedalaman
Pergerakan lintas batas ke Sarawak

Pemerintah kemudian menerapkan kebijakan relokasi terhadap masyarakat Tionghoa pedalaman dengan alasan keamanan. Warga dipindahkan ke wilayah pesisir atau kota agar lebih mudah diawasi dan untuk memutus kemungkinan dukungan logistik terhadap gerilyawan.

Kebijakan ini menjadi salah satu aspek paling kontroversial dalam sejarah konflik PGRS/Paraku karena berdampak besar pada:
▫️Struktur ekonomi lokal
▫️Hub**gan antar-etnis
▫️Trauma sosial jangka panjang

1973–1974: Melemahnya Gerilya

Tekanan militer yang konsisten, pengawasan ketat perbatasan, serta koordinasi keamanan Indonesia–Malaysia membuat kekuatan PGRS/Paraku semakin terdesak.
Sebagian kader:
▫️Tertangkap
▫️Menyerah
▫️Menyebrang kembali ke wilayah Malaysia

Di Sarawak sendiri, gerakan komunis akhirnya melemah secara bertahap hingga terjadi proses damai bertahun-tahun kemudian.

Siapa Saja Tokoh yang Tercatat?
Dari PGRS/Paraku

▫️B**g Kee Chok – tokoh penting gerakan komunis Sarawak yang memiliki keterkaitan ideologis dengan jaringan gerilya perbatasan.
Kader Paraku di Kalimantan Barat (struktur sel tertutup, banyak nama tidak terdokumentasi terbuka karena sifat gerilya).

Dari Pihak TNI & Pemerintah
▫️Soeharto – sebagai Presiden dan pemegang kebijakan keamanan nasional.
▫️Soemitro – pejabat tinggi keamanan/Kopkamtib.
▫️Panglima dan jajaran Kodam XII/Tanjungpura – pelaksana operasi di lapangan.

Warisan Sejarah

Konflik PGRS/Paraku meninggalkan beberapa jejak penting:
▫️Militerisasi perbatasan jangka panjang
▫️Perubahan demografi dan pola pemukiman
▫️Narasi sejarah tunggal ala Orde Baru
▫️Minimnya dokumentasi terbuka tentang korban sipil

Dalam perspektif sejarah modern, konflik ini dipandang sebagai kombinasi antara:
▫️Sisa Konfrontasi Indonesia–Malaysia
▫️Imbas tragedi 1965
▫️Pertarungan ideologi global

PGRS/Paraku adalah bab yang jarang dibahas dalam sejarah nasional, namun penting untuk memahami bagaimana politik pusat berdampak langsung pada wilayah perbatasan. Ia memperlihatkan bagaimana perubahan rezim dapat mengubah sekutu menjadi musuh dalam waktu singkat.

(Tim Redaksi M.R.)

15/02/2026

Mayjen A.E. Manihuruk: Jenderal dari Samosir yang Dijuluki “Bapak NIP” Indonesia

Di balik tertibnya administrasi pegawai negeri di Indonesia, ada satu nama yang jarang disorot, namun jejak pengabdiannya terasa hingga hari ini: Arsinius Elias Manihuruk. Perwira tinggi TNI Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal ini dikenal luas sebagai tokoh penting dalam pembenahan sistem kepegawaian nasional dan dijuluki sebagai “Bapak NIP” Indonesia.

Lahir dari Tanah Samosir
Arsinius Elias Manihuruk lahir di Lumban Suhi-suhi, Pulau Samosir, Sumatera Utara, pada 29 Februari 1920. Ia tumbuh di lingkungan sederhana, namun memiliki semangat belajar dan pengabdian yang tinggi. Karier militernya mengantarkannya menjadi perwira tinggi di lingkungan TNI AD.
Sebagai prajurit, ia dikenal disiplin, tegas, dan memiliki visi kuat tentang pentingnya sistem yang tertata dalam pemerintahan.

Dari Dunia Militer ke Reformasi Administrasi Negara
Nama Manihuruk semakin dikenal ketika ia dipercaya memimpin Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) pada periode 1972–1987. Di lembaga inilah ia melakukan pembenahan besar dalam sistem kepegawaian nasional.
Salah satu warisan terbesarnya adalah pengembangan dan penataan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sistem ini menjadi fondasi penting dalam:

▫️Pendataan aparatur negara
▫️Pengelolaan karier dan kepangkatan
▫️Administrasi pensiun
▫️Sistem penggajian dan disiplin pegawai

Di era sebelum digitalisasi, pembenahan administrasi adalah pekerjaan besar. Namun Manihuruk meyakini bahwa negara yang kuat harus ditopang birokrasi yang rapi dan profesional.

Dijuluki “Bapak NIP”

Karena perannya yang besar dalam merumuskan dan memperkuat sistem NIP, banyak kalangan menyebutnya sebagai “Bapak NIP Indonesia”. Julukan itu bukan gelar resmi negara, tetapi bentuk penghormatan atas kontribusinya dalam membangun fondasi administrasi kepegawaian modern.

Hingga kini, sistem NIP tetap digunakan dan terus berkembang di bawah pengelolaan Badan Kepegawaian Negara, sebagai penerus BAKN.

Warisan yang Terasa Hingga Kini

Mayjen A.E. Manihuruk wafat pada 10 Januari 2003. Meski namanya tidak selalu disebut dalam buku-buku sejarah populer, sistem yang ia bangun tetap hidup dan menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.
Ia adalah contoh bahwa pengabdian tidak selalu harus berada di garis depan pertempuran.

Ada p**a medan juang di balik meja administrasi—dan di sanalah ia meninggalkan warisan besar bagi bangsa.
Mayjen A.E. Manihuruk bukan hanya seorang jenderal, tetapi arsitek sistem yang membuat birokrasi Indonesia lebih tertib dan terstruktur.

(Tim Redaksi Memoar Republik)

14/02/2026

Perwira TNI Tolak Dijadikan Jenderal oleh Presiden RI, Ternyata ini Alasannya

Merdeka.com - Bambang Widjanarko menjadi ajudan Presiden Sukarno dari tahun 1960-1967. Perwira KKO (Kini Marinir) TNI AL ini sempat ditawari menjadi jenderal oleh B**g Karno. Namun Bambang menolak. Apa alasannya?

Sebagai perwira menengah, Bambang tentu ingin mengikuti Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut. Hal ini merupakan syarat untuk peningkatan karirnya di masa depan.

Bambang mendaftar masuk Sesko tahun 1963 dan dinyatakan diterima. Ketika akan mengikuti pendidikan, dia melapor pada B**g Karno untuk meninggalkan tugasnya sebagai ajudan.

"B**g Karno terkejut dan menyatakan ketidaksetujuannya," tulis Bambang Widjanarko dalam buku Sewindu Dekat B**g Karno terbitan Kepustakaan Populer Gramedia.

Tak hanya itu, ketika bertemu Kepala Staf TNI AL. B**g Karno pun meminta agar pencalonan Bambang Widjanarko masuk Sesko dibatalkan. Tentu saja Kasal menuruti permintaan presiden. Masa tugas Bambang sebagai ajudan pun diperpanjang satu tahun.

Siapa Panglima Tertinggi?

Tahun berikutnya, Bambang mencoba mengajukan izin untuk ikut Sesko. Surat keputusan diterima di Sesko sudah dipegangnya. Namun lagi-lagi Bambang tidak diperbolehkan masuk Sesko oleh B**g Karno.

Januari 1965, kembali Bambang meminta izin Presiden. Pada permintaan ketiga ini B**g Karno agak kesal. Dipanggilnya Kasal Laksamana Martadinata dan Komandan KKO AL Mayjen Hartono ke Istana.

"Marta, dan kamu Hartono, siapa di antara kamu berdua yang jadi panglima tertinggi?" tanya B**g Karno pada dua pejabat itu.

"Pangti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah Bapak," jawab mereka.

"Nah dengarkan, saya sebagai Pangti memerintahkan kalian agar jangan mengeluarkan keputusan Bambang masuk Sesko atau meninggalkan istana," tegas B**g Karno.

Menurut BK, Bambang adalah perwira yang baik. Presiden senang dengan pribadinya dan masih dibutuhkan. Hanya B**g Karno yang berhak memutuskan kapan Bambang berhenti sebagai ajudan.

"Siap Pak," jawab kedua pimpinan TNI AL tersebut.

Mau Diangkat Jadi Jenderal Agustus

Setelah mengantar Laksamana Martadinata dan Mayjen Hartono, B**g Karno bertanya pada Kolonel Bambang. Kenapa dia sangat ingin masuk Sesko?

Bambang menjawab dengan jujur dan sopan. Sebagai prajurit, dirinya memikirkan karirnya di masa depan. Dia ingin menjadi jenderal atau perwira tinggi di kemudian hari.

"Peraturan menyebutkan untuk menjadi jenderal harus masuk Sesko terlebih dahulu. Itu sebabnya saya ingin masuk Sesko," jawab Bambang.

"Siapa bilang hanya lulusan Sesko yang bisa jadi jenderal? Yang mengangkat orang menjadi jenderal adalah saya, Pangti ABRI. Nanti bulan Agustus saya naikkan pangkatmu jadi Brigjen," balas B**g Karno.

Alasan Menolak Jadi Jenderal
Kolonel Bambang terkejut mendengar ucapan presiden. Dia langsung berdiri dengan sikap sempurna. Meminta presiden membatalkan rencana pengangkatannya sebagai jenderal bintang satu.

"Pak, saya mohon dengan sangat. Sudilah Bapak membatalkan niat itu. Saya keberatan menjadi jenderal Bulan Agustus nanti," kata Bambang.

B**g Karno terkejut dengan perkataan Bambang. "Kenapa kamu menolak jadi jenderal?"

Bambang menjelaskan dia ingin menjadi jenderal sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam militer Indonesia. Dimulai dengan menjalani pendidikan di Sekolah Staf dan Komando, lalu diusulkan oleh atasannya di Angkatan Laut.

Bambang menolak menerima begitu saja pangkat jenderal dari presiden, tanpa prosedur yang berlaku. Itu justru akan membuatnya dicemooh oleh sesama perwira dan merusak sistem yang berlaku.

"Itu akan merusak l’esprit de corps. Saya tidak mau," tegas Bambang

Tetap Mendampingi B**g Karno
b**g karno

Mendengar penjelasan Bambang yang detil dan lugas, B**g Karno luluh. Dia membatalkan rencana pengangkatan ajudannya menjadi jenderal. Namun B**g Karno memintanya tetap tinggal di Istana sebagai ajudan. Bambang pun melaksanakan permintaan BK tersebut.

Setelah G30S PKI meletus pada 30 September 1965, peta politik Indonesia berubah. Kekuasaan Presiden Sukarno sedikit demi sedikit mulai beralih kepada Mayor Jenderal Soeharto.

Di akhir kekuasaan Presiden Sukarno inilah Bambang mendapat tawaran mengikuti pendidikan di Sesko. Sekitar tahun 1966-1967. Namun justru kali ini Bambang yang menolaknya. Dia meminta agar diberi tugas untuk mendampingi B**g Karno di saat-saat sulit.

Permintaan itu diluluskan oleh pimpinan TNI AL. Mereka berpesan agar Bambang menjaga B**g Karno sebaik-baiknya.

Kesempatan Bambang untuk benar-benar masuk Sesko tercapai pada tahun 1968. Saat itu B**g Karno sudah digantikan oleh Presiden Suharto.

Dia mengikuti pendidikan di Seskoad Bandung. Bambang sadar betul karirnya sudah sangat tertinggal setelah empat tahun batal masuk Seskoal. Namun dia mengaku tidak pernah menyesal dengan keputusannya. Bambang pensiun dengan pangkat kolonel.

"Yang penting saya merasa telah berusaha menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya," tutup Bambang.

(mdk/ian)

Source: Merdeka.com

18/01/2026

Martin Goede adalah serdadu KNIL asal Suriname yang berperan penting dalam pembentukan dan pelatihan Batalyon Andjing NICA setelah Jepang menyerah pada 1945.

Bersama mantan interniran Belanda di kamp Cihapit, Bandung, ia melatih para sukarelawan—termasuk pemuda Belanda, Indo, dan Ambon—untuk mempertahankan diri dari serangan pejuang Indonesia pada masa awal Revolusi.
Meski Inggris melarang peredaran senjata, pelatihan militer tetap berlangsung secara terbatas dan rahasia.

Dari kamp interniran, pasukan ini berkembang menjadi satuan tempur KNIL yang aktif melawan Republik Indonesia. Martin Goede kemudian memimpin pasukan dalam beberapa pertempuran, termasuk di Gunung Putri, Lembang (1946), yang dicatat Belanda sebagai kemenangan militer.

Atas jasanya, Goede mendapat promosi hingga menjadi perwira instruktur KNIL. Namun, cedera serius saat latihan membuat karier militernya berakhir. Ia dip**angkan ke Belanda pada 1948 dan diberhentikan dengan hormat. Batalyon Andjing NICA sendiri kemudian menjadi salah satu pasukan andalan Belanda sebelum akhirnya dibubarkan.

Sumber: Historia.id/ Petrik Matanasi

13/01/2026

I Gusti Ngurah Rai adalah perwira Korps Prajoda, pasukan bantuan KNIL di Bali, yang dididik dan diawasi langsung oleh perwira Belanda, salah satunya Letnan JBT Konig. Saat Jepang menginvasi Bali, KNIL memilih mundur dan membubarkan pasukan Prajoda tanpa perlawanan. Ngurah Rai bahkan sempat membantu Konig melarikan diri ke Jawa.

Setelah Indonesia merdeka, Ngurah Rai bergab**g dengan BKR/TKR dan menjadi Letnan Kolonel Republik Indonesia di Bali. Ironisnya, Konig—yang kini berpangkat kapten dan tergab**g dalam Batalyon KNIL Gajah Merah—kembali ke Bali untuk menaklukkan wilayah tersebut.

Konig mencoba membujuk Rai agar berpihak ke Belanda, namun Rai menolak tegas dan menyatakan hanya tunduk pada Republik Indonesia.
Ketegangan memuncak setelah serangkaian pertempuran gerilya dan long march pasukan Rai. Pada 20 November 1946, Belanda mengepung Desa Marga, Tabanan.

Ngurah Rai memilih bertempur habis-habisan (puputan) daripada menyerah. Dalam Puputan Margarana, Rai gugur bersama 95 pejuang Indonesia, sementara ratusan tentara Belanda dilaporkan tewas.
Peristiwa ini menjadi simbol perlawanan total rakyat Bali terhadap kembalinya kolonialisme Belanda.

Sumber: Tirto.id / Patrik Matanasi

07/01/2026

Tuan Rondahaim Saragih, penguasa Kerajaan Raya di Simalungun, adalah tokoh yang konsisten menentang penetrasi kolonial Belanda di Sumatra Timur pada akhir abad ke-19. Ia menolak kompromi dengan Belanda maupun dengan penguasa lokal yang telah tunduk kepada kolonial.

Perlawanan Rondahaim semakin menguat setelah Raja Padang, kerabatnya, diturunkan dan ditawan Belanda pada 1885.
Rondahaim membangun kekuatan militer Kerajaan Raya dengan memobilisasi rakyat Simalungun, melatih pasukan dari berbagai kampung, serta menjalin kerja sama dengan pejuang dari Aceh Gayo.

Pasukan Raya terlibat dalam serangkaian pertempuran besar seperti Perang Padang I (1885) dan Perang Padang II (1887), serta bentrokan terus-menerus di wilayah perbatasan perkebunan Belanda.
Ketika perlawanan terbuka melemah akibat ekspedisi militer Belanda, Rondahaim beralih ke perang gerilya, sabotase, dan pembakaran perkebunan tembakau Belanda.

Ia tidak pernah tertangkap dan tidak pernah menyerah hingga akhir hayatnya. Perlawanan Rondahaim berhenti bukan karena kekalahan militer, melainkan karena sakit yang dideritanya.

Tuan Rondahaim wafat pada 1892. Setelah kematiannya, Kerajaan Raya melemah akibat konflik internal, membuka jalan bagi Belanda menaklukkan Simalungun dan memasukkannya ke dalam Karesidenan Sumatra Timur.

Sumber: Historia.id / Martin Sitompul

04/01/2026

Andi Selle merupakan bangsawan Bugis asal Pinrang yang tumbuh dalam situasi kekerasan dan ketidakstabilan pasca-kemerdekaan. Ayahnya tewas dalam operasi pasukan Belanda di masa Kampanye Westerling, sebuah pengalaman yang membentuk jalan hidupnya.

Sejak muda, Andi Selle terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan menjadi salah satu pimpinan laskar Barisan Pemberontak Republik Indonesia di Sulawesi Selatan bersama Abdullah Bau Massepe.
Pasca pengakuan kedaulatan, Andi Selle menjelma menjadi figur kuat di kawasan Mandar. Ia memimpin Batalyon Bau Massepe dan kemudian menjadi perwira TNI.

Di saat yang sama, ia membangun kekuatan ekonomi melalui monopoli perdagangan beras dan kopra di Polewali, Mamasa, Mamuju, dan Majene. Kekayaan dari bisnis ini digunakan untuk memperkuat pasukan, membangun fasilitas militer, membeli persenjataan, serta menjamin kesejahteraan prajuritnya, menjadikannya salah satu panglima paling berpengaruh di Sulawesi Selatan saat itu.

Namun kekuasaan Andi Selle juga diiringi sisi gelap. Pasukannya dikenal keras dan sering melakukan kekerasan terhadap warga sipil, terutama di wilayah Mamasa. Tindakan represif tersebut memicu perlawanan rakyat bersenjata, yang bahkan melibatkan bekas prajurit TNI dan dukungan senjata dari daerah Toraja.

Di sisi lain, hub**gan dagang Andi Selle dengan Kahar Muzakkar—pemimpin DI/TII—membuat posisinya semakin rumit, meski ia sendiri bukan bagian dari pemberontakan tersebut.
Kecurigaan TNI terhadap aktivitas bisnis dan jaringan Andi Selle mencapai puncaknya ketika Kolonel M. Jusuf menjabat Panglima Kodam Hasanuddin.

Upaya pendekatan personal dilakukan, namun pertemuan di Pinrang pada April 1964 berubah menjadi insiden bersenjata yang menewaskan perwira CPM dan membuat Andi Selle menjadi buronan. Operasi militer besar-besaran pun digelar untuk menumpas kekuatannya.

Akhir hidup Andi Selle tragis. Ia tewas dalam penyergapan di Sungai Mamasa pada Agustus 1964. Statusnya dicabut sebagai perwira TNI, hartanya disita negara, dan pasukannya dibubarkan. Meski demikian, Andi Selle tetap dikenang sebagai figur kompleks: pahlawan revolusi, panglima kaya dan berpengaruh, pelaku kekerasan, sekaligus simbol kekacauan masa transisi Indonesia pasca-kemerdekaan.

Source: Tirto.id / Petrik Matanasi

23/12/2025

Isu radikalisme di tubuh TNI sejatinya bukan fenomena baru.

Pada awal 1950-an, ketika Republik Indonesia masih menata kekuatan militernya, Soeharto—saat itu berpangkat Letnan Kolonel—harus menghadapi persoalan serius berupa infiltrasi dan pemberontakan ekstrem kanan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Tengah. Salah satu kasus paling menonjol adalah pembelotan Batalion 426.

Sejak akhir 1950, Soeharto ditugaskan memimpin Brigade Pragola I di Salatiga yang membawahi sembilan batalion. Ia diminta merampingkan struktur menjadi empat batalion, tugas yang berisiko karena berpotensi memicu ketidakpuasan perwira.

Situasi berubah drastis ketika Batalion 426, yang dipimpin Mayor Munawar dengan wakilnya Kapten Sofjan, terlibat pemberontakan. Batalion ini—bersama Batalion 423—diketahui memiliki banyak anggota eks Hizbullah dan menjalin hub**gan dengan jaringan DI/TII di Jawa Tengah.
Awalnya, pimpinan Divisi Diponegoro ragu menindak karena khawatir tuduhan makar tak cukup kuat.

Namun, temuan dokumen yang menunjukkan keterlibatan perwira batalion serta pembunuhan Komandan Batalion 423 oleh anak buahnya sendiri memperkuat dugaan infiltrasi ideologi radikal. Kapten Sofjan bahkan disebut-sebut telah ditawari posisi penting dalam struktur DI/TII.

TNI kemudian bergerak cepat. Pasukan dari berbagai batalion dikerahkan untuk melucuti dan mengejar anggota Batalion 426 yang membelot. Pertempuran terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah seperti Kudus, Muntilan, Delanggu, hingga Kartosuro. Kapten Sofjan tewas pada Januari 1952, sementara Kapten Alip—pemimpin kompi yang ikut memberontak—menyusul tewas beberapa minggu kemudian.

Sisa pasukan Batalion 426 tercerai-berai dan melarikan diri ke berbagai daerah.
Meski berhasil ditumpas sebagai satuan, sisa personel Batalion 426 justru menjadi kader penting DI/TII. Mereka dipecah dan disebar ke berbagai unit pemberontak, membawa serta pengalaman militer dan pelatihan infanteri ala Angkatan Darat.

Hal ini memperkuat kemampuan tempur DI/TII di Jawa Tengah, hingga akhirnya mereka berhadapan dengan pasukan elite Banteng Raider yang dibentuk Letnan Kolonel Ahmad Yani. Kasus Batalion 426 menjadi salah satu contoh awal bagaimana radikalisme ideologis pernah menyusup ke tubuh TNI pada masa awal republik.

Source: Tirto.id / Petrik Matanasi

Memoar Republik

13/04/2026

06/04/2026

30/03/2026

16/02/2026

15/02/2026

14/02/2026

18/01/2026

13/01/2026

07/01/2026

04/01/2026

23/12/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category