Memoar Republik, Durenan, Durenan (2026)

08/08/2026

Kisah Kelam Revolusi Sosial Langkat: Ketika Perjuangan Berubah Menjadi Kekejaman

LANGKAT — Revolusi Sosial di Sumatra Timur pada 1946 menjadi salah satu episode paling kelam dalam sejarah Indonesia pascakemerdekaan. Gerakan yang pada awalnya membawa semangat perubahan sosial dan penghapusan feodalisme itu dalam praktiknya berkembang menjadi aksi kekerasan terhadap keluarga Kesultanan, termasuk di Langkat.

Di balik gejolak tersebut muncul sejumlah tokoh yang memimpin massa untuk menggulingkan kekuasaan kesultanan. Di Langkat, gerakan itu dipimpin Usman Parinduri, tokoh yang berasal dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada dini hari 4 Maret 1946, laskar rakyat menyerbu Istana Sultan di Tanjung Pura. Bendera Kesultanan Langkat yang berwarna kuning diturunkan dan digantikan dengan Sang Saka Merah Putih. Istana kemudian dijarah dan diobrak-abrik.

Menurut kesaksian Bachtiar Siagian dalam memoarnya, pakaian milik Sultan yang tersimpan dalam lemari panjang hampir sepuluh meter turut menjadi sasaran. Para laskar bahkan mengambil pakaian tersebut dan mengganti pakaian mereka dengan busana milik Sultan.

Namun, kekerasan tidak berhenti pada pengambilalihan simbol-simbol kekuasaan. Sejumlah anggota keluarga Kesultanan Langkat mengalami perlakuan yang jauh lebih buruk. Tindakan penghinaan dan pelecehan terhadap keluarga kesultanan dinilai telah melampaui tujuan awal revolusi sosial.

Revolusi sosial sejatinya didorong oleh keinginan untuk merombak struktur sosial dan politik yang dianggap feodal. Akan tetapi, ketika kekerasan, penjarahan, dan tindakan sewenang-wenang mengambil alih gerakan, batas antara perjuangan politik dan tindakan kriminal menjadi semakin kabur.

Dua orang yang dianggap sebagai pemimpin revolusi sosial di Langkat kemudian dituduh melakukan tindakan yang mencemarkan tujuan gerakan. Mereka disebut telah melecehkan keluarga Kesultanan Langkat. Akibatnya, kedua tokoh tersebut akhirnya dijatuhi hukuman mati.

Peristiwa ini memperlihatkan sisi paradoks dari Revolusi Sosial Sumatra Timur. Di satu sisi, gerakan tersebut lahir dari tuntutan perubahan dan penolakan terhadap sistem feodal. Namun di sisi lain, sebagian aksi di lapangan justru melahirkan kekerasan dan tragedi kemanusiaan.
Kisah Langkat menjadi pengingat bahwa sebuah revolusi tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga oleh cara yang digunakan untuk mencapainya.

Ketika semangat perubahan kehilangan kendali, revolusi dapat berubah menjadi kekacauan yang justru merusak nilai-nilai perjuangan itu sendiri.
Sejarah Revolusi Sosial Langkat akhirnya bukan sekadar cerita tentang runtuhnya sebuah kesultanan, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan, dendam sosial, dan kekerasan dapat bertemu dalam satu momentum sejarah—meninggalkan luka yang panjang bagi masyarakat dan keluarga-keluarga yang menjadi korbannya.

05/07/2026

Sejarah Perjanjian Renville, Latar Belakang, Isi, Tokoh & Dampak

Oleh: Ilham Choirul Anwar

tirto.id - Perjanjian Renville yang berlangsung dari 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948 berdampak besar terhadap sejarah Indonesia. Perjanjian ini justru mempersempit wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Meski telah memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia tetap harus menghadapi Belanda yang kembali datang bersama Sekutu.

Isi Perjanjian Renville memperlihatkan ketimpangan dalam proses diplomasi antara Indonesia dan Belanda. Upaya perundingan terus dilakukan, termasuk Perundingan Linggarjati dan Renville, namun sering menemui jalan buntu. Amerika Serikat sebagai anggota Komisi Tiga Negara seharusnya bersikap netral, tetapi justru menunjukkan manuver yang mencurigakan.

Perundingan Renville juga memperlihatkan bagaimana kekuatan besar seperti AS dan Inggris tidak benar-benar berpihak pada kemerdekaan Indonesia. Meski awalnya mengakui kemerdekaan secara de facto dan menolak agresi Belanda, mereka tak mengambil langkah tegas.

Perundingan Linggarjati pada 11-13 November 1946 menyepakati berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diakui Belanda. Hasil perundingan disahkan pada 25 Maret 1947.

Namun, Belanda ternyata hanya mau mengakui kedaulatan RIS sebatas Jawa dan Madura saja, yang kemudian diperkuat dengan hasil Perundingan Renville.

Tugiyono Ks dalam buku Sekali Merdeka Tetap Merdeka (1985) menyebutkan, Belanda bahkan melanggar Perjanjian Linggarjati dengan melancarkan serangan pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Serangan ini dikenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda I.

Agresi Militer Belanda I membuat sebagian dunia internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melontarkan penyesalan. Mereka mendesak Belanda agar menghentikan serangan dan segera menggelar perundingan damai dengan pihak Indonesia.

Sebagai tanggapan atas desakan internasional, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) pada Agustus 1947 untuk menjadi mediator antara Indonesia dan Belanda. Komisi ini terdiri dari tiga negara, yakni Australia (dipilih oleh Indonesia), Belgia (dipilih oleh Belanda), dan Amerika Serikat (disepakati oleh kedua belah pihak).

KTN kemudian mendorong dilaksanakannya perundingan baru yang bertujuan mencari solusi damai dan menyeluruh atas konflik yang terus berlangsung. Perundingan akhirnya disepakati untuk dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat, USS Renville, yang berlabuh di Teluk Jakarta.

Tokoh Perundingan Renville

Dikutip dari buku bertajuk Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua: Volume 1 (1992) terbitan Yayasan Veteran RI, atas desakan Dewan Keamanan PBB, Belanda dan Indonesia menggelar perundingan di atas kapal perang milik Amerika Serikat bernama USS Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta.

Perundingan yang disebut Perjanjian Renville ini dilangsungkan pada 8 Desember 1947. Sebagai penengah adalah Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia,dan Belgia.

Adapun para tokoh yang terlibat sebagai delegasi dalam Perjanjian Renville adalah sebagai berikut:

Delegasi Indonesia terdiri dari Amir Syarifudin, Ali Sastroamijoyo, H. Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Coatik Len, dan Nasrun.

Delegasi Belanda beranggotakan H.A.I van Vredenburg, Dr. P.J. Koets, Dr. Chr. Soumokil, serta orang Indonesia yang menjadi utusan Belanda yakni Abdul Kadir Wijoyoatmojo.

Sedangkan yang bertindak sebagai mediator dari KTN adalah Richard C Kirby dari Australia (wakil Indonesia), Frank B. Graham dari Amerika Serikat (pihak netral), dan Paul van Zeeland Belgia (wakil Belanda).

Isi Penjanjian Renville

Setelah melalui perdebatan yang cukup alot, akhirnya dihasilkan tiga poin kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Dikutip dari laman resmi Kemdikbud, berikut isi Perjanjian Renville:

Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia (RI).
Disetujui adanya garis demarkasi antara wilayah RI dan daerah pendudukan Belanda.
TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Dampak Perundingan Renville
Hasil Perundingan Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 itu ternyata cukup merugikan bagi Indonesia. Wilayah kedaulatan RI menjadi semakin sempit dengan diterapkannya aturan Garis van Mook atau Garis Status Quo.

Garis van Mook mengambil nama dari Hubertus van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir. Garis van Mook adalah perbatasan buatan yang memisahkan wilayah milik Belanda dan Indonesia sebagai hasil dari Perjanjian Renville.

Anthony Reid dalam Indonesian National Revolution 1945-1950 (1974) menyebutkan, menganggap keberadaan Garis van Mook juga sebagai bentuk hinaan terhadap Indonesia karena wilayah RI menjadi semakin ciut.

Namun demikian, ada dampak positifnya p**a. Perjanjian Renville ternyata semakin membuka banyak negara di dunia internasional untuk memperhatikan Indonesia dan mencermati sepak-terjang Belanda.

"Dalam jangka panjang, keputusan-keputusan di Renville menarik perhatian dunia internasional yang semakin menyadari adanya pengorbanan besar untuk merdeka,” tulis Anthony Reid.

Sumber :Tirto.id

15/06/2026

Mayor Udara Sujono: Dari Eksekutor Kartosuwiryo hingga Terseret G30S

Nama Mayor Udara Soejono (sering juga ditulis Sujono) menempati posisi unik dalam sejarah Indonesia. Ia pernah dikenal sebagai perwira Angkatan Udara yang berjasa dalam operasi penumpasan pemberontakan DI/TII pimpinan S.M. Kartosuwiryo. Namun beberapa tahun kemudian, namanya justru tercatat sebagai salah satu tokoh militer yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 (G30S), yang berujung pada hukuman mati.

Dari Penumpasan DI/TII

Pada awal 1960-an, pemerintah Indonesia berhasil menangkap Kartosuwiryo, pemimpin gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang selama bertahun-tahun melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat.
Menurut sejumlah catatan sejarah, Mayor Udara Soejono disebut sebagai salah satu perwira yang terlibat dalam proses eksekusi Kartosuwiryo setelah pemimpin DI/TII itu dijatuhi hukuman mati. Peristiwa tersebut membuat nama Soejono dikenal sebagai perwira yang loyal terhadap pemerintahan Presiden Soekarno.

Karier di Angkatan Udara

Soejono kemudian bertugas di lingkungan Angkatan Udara Republik Indonesia dan menjadi Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan (RPPP) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Ia dikenal sebagai perwira yang dekat dengan kalangan pendukung Soekarno dan terlibat dalam berbagai kegiatan militer pada masa Demokrasi Terpimpin.

Keterlibatan dalam G30S

Pada peristiwa G30S tahun 1965, nama Mayor Udara Soejono muncul sebagai salah satu tokoh militer yang terlibat bersama Untung Syamsuri dan Abdul Latief. Ia disebut memimpin Satgas Pringgodani yang bertugas mengamankan kawasan Lubang Buaya dan Halim Perdanakusuma, yang menjadi pusat kegiatan gerakan tersebut.

Berbagai sumber juga menyebut Soejono ikut dalam perencanaan dan persiapan operasi yang berlangsung menjelang 1 Oktober 1965. Setelah gerakan tersebut gagal, ia ditangkap dan diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub).

Vonis dan Eksekusi

Dalam proses pengadilan pasca-G30S, Mayor Udara Soejono dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam gerakan tersebut. Ia dijatuhi hukuman mati bersama sejumlah tokoh lain yang dianggap terlibat, termasuk Letkol Untung. Eksekusi dilaksanakan beberapa tahun setelah peristiwa G30S.

Warisan Sejarah yang Kontroversial

Kisah Mayor Udara Soejono menunjukkan ironi sejarah. Seorang perwira yang pernah membantu negara menumpas pemberontakan DI/TII dan dikaitkan dengan eksekusi Kartosuwiryo, pada akhirnya justru dihukum mati karena keterlibatannya dalam peristiwa G30S yang menjadi salah satu bab paling kontroversial dalam sejarah Indonesia.

Peran pastinya dalam G30S masih menjadi bahan kajian para sejarawan. Berbagai interpretasi terus muncul seiring terbukanya dokumen dan penelitian baru mengenai peristiwa 1965.

31/05/2026

Bentrokan Brigade TNI dan TRIP di Blitar Tahun 1950: Konflik Internal yang Menggores Sejarah Revolusi

Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan pada akhir tahun 1949, bangsa Indonesia menghadapi tantangan baru dalam menata negara yang baru berdiri. Di tengah proses konsolidasi pemerintahan dan militer, muncul berbagai konflik internal yang melibatkan kelompok-kelompok pejuang bersenjata. Salah satu peristiwa yang cukup penting namun jarang dibahas dalam sejarah nasional adalah bentrokan antara Brigade II TNI dan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) di Blitar, Jawa Timur, pada awal tahun 1950. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Peristiwa Blitar 1950 atau Blitar Affair.

Pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945–1949, banyak kelompok masyarakat ikut mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya Belanda kembali menjajah Indonesia. Selain tentara reguler, terdapat berbagai laskar perjuangan yang beranggotakan rakyat sipil, termasuk para pelajar.
Di Jawa Timur, para pelajar pejuang membentuk organisasi bernama TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar). Organisasi ini menjadi salah satu kekuatan penting dalam perjuangan bersenjata dan kemudian dimasukkan ke dalam struktur militer Republik Indonesia melalui Brigade XVII yang berada di bawah Divisi I Jawa Timur. Sementara itu, Brigade II merupakan kesatuan TNI yang berkedudukan di wilayah Kediri dan juga berada di bawah Divisi I Jawa Timur. Kedua kesatuan tersebut selama bertahun-tahun berjuang bersama menghadapi Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Namun setelah perang kemerdekaan mulai berakhir, muncul persoalan baru mengenai penguasaan wilayah, kewenangan pemerintahan militer, dan sumber-sumber ekonomi yang sebelumnya dikelola selama masa perjuangan.

Perebutan Pengelolaan Perkebunan

Menurut penelitian sejarah yang dilakukan Hasumi Aditya, akar utama konflik berasal dari perebutan kewenangan atas sejumlah perkebunan di wilayah Blitar Utara. Selama masa revolusi, perkebunan tersebut menjadi sumber pendanaan penting bagi TRIP untuk membiayai operasional pasukan dan kebutuhan perjuangan.
Ketika situasi negara mulai memasuki masa damai, Brigade II berusaha mengambil alih pengelolaan wilayah dan perkebunan tersebut sesuai dengan kebijakan penataan militer yang sedang dilakukan pemerintah. Namun pihak TRIP menolak menyerahkan pengelolaan yang selama ini mereka kuasai. Perselisihan mengenai sumber daya ekonomi ini kemudian berkembang menjadi konflik politik dan militer yang lebih luas.

Ketegangan semakin meningkat karena kedua pihak merasa memiliki legitimasi yang kuat. Brigade II menganggap pengambilalihan tersebut merupakan bagian dari penataan komando militer yang sah, sedangkan TRIP merasa wilayah dan sumber ekonomi tersebut merupakan hasil perjuangan yang telah mereka pertahankan selama revolusi.

Meletusnya Bentrokan Bersenjata

Pada Januari 1950, konflik memasuki tahap yang lebih serius. Perintah pengalihan kekuasaan pemerintahan militer dan pengelolaan perkebunan kepada Brigade II ditolak oleh pihak TRIP. Penolakan tersebut menyebabkan hubungan kedua kesatuan semakin memburuk.
Dalam penelitian yang membahas Peristiwa Blitar, disebutkan bahwa Komandan Brigade II, Letnan Kolonel Surachmad, kemudian menggunakan kekuatan bersenjata untuk memaksa pelaksanaan pengalihan kekuasaan tersebut. Situasi ini memicu bentrokan terbuka antara pasukan Brigade II dan TRIP.

Pertempuran terjadi di sejumlah wilayah Blitar Utara dan berlangsung selama beberapa minggu. Meskipun tidak sebesar pertempuran melawan Belanda, bentrokan ini menjadi peristiwa yang sangat mengejutkan karena mempertemukan sesama pejuang Republik Indonesia yang sebelumnya berada di pihak yang sama dalam perang kemerdekaan.

Tokoh-Tokoh yang Terlibat

Beberapa tokoh yang berperan penting dalam konflik ini antara lain:
▫️Mayor Isman sebagai salah satu tokoh penting TRIP Jawa Timur.
▫️Letnan Kolonel Surachmad sebagai Komandan Brigade II TNI.
▫️Unsur pimpinan Divisi I Jawa Timur yang berusaha mengendalikan konflik agar tidak berkembang menjadi perang yang lebih besar.

Penyelesaian Konflik

Pemerintah pusat dan pimpinan militer menyadari bahwa konflik antarsatuan bersenjata dapat mengancam stabilitas negara yang baru berdiri. Karena itu dilakukan berbagai langkah mediasi dan penataan ulang organisasi militer.
Melalui pendekatan komando dan negosiasi, bentrokan akhirnya berhasil dihentikan. Setelah konflik mereda, dilakukan restrukturisasi sejumlah satuan militer yang terlibat. TRIP secara bertahap memasuki proses demobilisasi, sementara beberapa satuan Brigade II mendapatkan penugasan baru di luar Jawa. Dalam catatan penelitian sejarah, Letkol Surachmad juga disebut mengundurkan diri setelah peristiwa tersebut.

Dampak Peristiwa Blitar

Peristiwa Blitar 1950 memberikan sejumlah pelajaran penting bagi perjalanan Republik Indonesia, antara lain:
Menunjukkan sulitnya proses penyatuan berbagai laskar perjuangan ke dalam satu angkatan perang nasional yang profesional.
Membuktikan bahwa persoalan ekonomi dan penguasaan sumber daya dapat menjadi pemicu konflik di antara sesama pejuang.
Mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem komando militer yang lebih terpusat.
Menjadi salah satu contoh konflik internal yang terjadi pada masa awal berdirinya Republik Indonesia.

Peristiwa bentrokan antara Brigade II TNI dan TRIP di Blitar pada tahun 1950 merupakan salah satu episode penting dalam sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan. Konflik ini bukan dilatarbelakangi perbedaan ideologi atau pemberontakan terhadap negara, melainkan perselisihan mengenai kewenangan dan penguasaan sumber daya di tengah proses penataan militer nasional.
Meskipun akhirnya berhasil diselesaikan secara damai, Peristiwa Blitar menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun negara setelah kemerdekaan tidak selalu mudah. Selain menghadapi ancaman dari luar, Indonesia juga harus menghadapi tantangan internal dalam menyatukan berbagai kelompok pejuang yang sebelumnya berjuang bersama demi kemerdekaan bangsa.

13/04/2026

SUPERSEMAR BERDARAH: Saat Intelijen Dihantam, Kekuasaan Berpindah

Malam Jakarta belum benar-benar reda dari ketegangan politik ketika takdir negeri ini berbelok tajam.
Sehari setelah Surat Perintah Sebelas Maret jatuh ke tangan Soeharto, dentuman senjata memecah sunyi di Jalan Madiun.
Markas Badan Pusat Intelijen—BPI—yang dulu begitu berpengaruh di bawah bayang-bayang Subandrio, mendadak berubah menjadi medan tempur.

Tiga pria berpakaian sipil masuk tanpa banyak kata. Sunyi… tegang… lalu—
DOR! DOR! DOR!
Rentetan tembakan menghujani lantai dua. Truk-truk militer berhenti kasar di depan gedung. Puluhan tentara meloncat turun, senjata terarah, suara komando menggema:
“Kosongkan! Keluar sekarang!”
Tak ada negosiasi. Tak ada perlawanan berarti.
Dalam hitungan menit, kekuasaan berganti tangan.
Sebanyak puluhan anggota ditahan. Dokumen disita. Barang-barang dilempar keluar, menumpuk di jalan seperti simbol runtuhnya sebuah rezim intelijen.

Hari itu, 12 Maret 1966—sejarah mencatatnya sebagai awal kehancuran BPI.

Bayang-Bayang Politik dan Tuduhan

BPI bukan sekadar lembaga. Ia adalah alat kekuasaan.
Di mata Angkatan Darat, lembaga ini telah tercemar—dituding menjadi perpanjangan kepentingan kiri dan dekat dengan Partai Komunis Indonesia.
Nama Subandrio menjadi pusat badai.
Ia diburu. Dikejar. Tapi tak mudah disentuh—selalu dalam kawalan ketat.
Namun setelah Supersemar, tak ada lagi yang bisa melindunginya.
Ia akhirnya ditangkap. Dan bersama itu, satu demi satu orang BPI tersingkir, dipenjara, atau dilupakan.

Dari BPI ke BIN: Lahirnya Orde Baru

Gedung itu tak lagi milik masa lalu.
Di bawah kendali militer, intelijen negara dibentuk ulang: dari KIN, lalu BAKIN, hingga akhirnya menjadi Badan Intelijen Negara.
Orde Baru mulai menata kekuasaan.
Yang lama disapu. Yang baru dibangun.
Namun bagi sebagian orang seperti Bistok Pardede, ini bukan sekadar perubahan rezim—
ini adalah akhir dari hidup yang pernah mereka kenal.

Kisah A***k yang Meledak di Istana

Namun sebelum semua itu…
Ada satu momen yang nyaris seperti adegan film.
Di Istana, saat sidang genting berlangsung, Sukarno menunggu.
Soeharto datang terlambat. Membawa sesuatu.
Sebuah surat.
Ia menyerahkannya perlahan.
Sukarno membaca. Wajahnya berubah.
Suasana membeku.
“Ini apa maksudnya?”
“Untuk keselamatan Bapak… dan negara,” jawab Soeharto.
Hening sekejap.
Lalu—
Sukarno melempar a***k ke arah Soeharto.
Ledakan emosi di ruang kekuasaan itu menjadi pertanda:
Indonesia sedang berada di ambang perubahan besar.

Akhir Sebuah Era

Supersemar bukan sekadar surat.
Ia adalah kunci.
Kunci yang membuka jalan bagi lahirnya kekuasaan baru—
dan sekaligus menutup babak lama dengan cara yang tak pernah benar-benar bersih.
Di Jalan Madiun, suara tembakan hari itu masih bergema dalam sejarah:
bahwa kekuasaan, ketika berpindah, jarang terjadi tanpa luka.

06/04/2026

Surabaya 1965: Operasi Senyap Pembersihan PKI hingga Tingkat RT Terungkap

Pasca meletusnya Gerakan 30 September 1965, situasi politik di Indonesia berubah drastis, termasuk di Surabaya. Dalam hitungan hari, Partai Komunis Indonesia menjadi target operasi penumpasan oleh militer dan kelompok masyarakat.
Dokumen rahasia Amerika Serikat yang telah dideklasifikasi mengungkap bagaimana operasi tersebut dijalankan secara sistematis.

Pada akhir Oktober 1965, Mayor Basuki Rahmat Danyon 16 Brigade Ronggolawe Divisi Jawa Timur mengeluarkan edaran yang menyamakan G30S dengan pemberontakan Madiun 1948. Propaganda visual berupa gambar jenazah para jenderal disebarkan luas untuk membangun opini publik anti-PKI.

Aksi besar dimulai pada 16 Oktober 1965 dengan pawai massa dan penghancuran kantor PKI di Jalan Pahlawan. Tak lama kemudian, Kolonel Sukotjo yang menjabat sebagai walikota sementara mengambil langkah tegas: membersihkan aparatur pemerintahan dari unsur PKI hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT).

Pembersihan ini tidak hanya berupa pemecatan, tetapi juga diwarnai penangkapan hingga kekerasan yang dilakukan oleh berbagai kelompok, termasuk organisasi keagamaan. Sementara itu, walikota sebelumnya, Moerachman, ditangkap karena diduga memiliki kedekatan dengan PKI.

Sosok Sukotjo sendiri memiliki rekam jejak panjang di dunia militer. Ia juga disebut dalam catatan sejarah terkait eksekusi Tan Malaka pada 1949 di Kediri, setelah tokoh revolusioner tersebut ditangkap oleh pasukannya.

Di tengah situasi tegang, Sukotjo juga mengambil kebijakan ekonomi dengan memerintahkan pedagang beras—terutama dari kalangan Tionghoa—untuk menurunkan harga hingga 30 persen. Kebijakan ini diambil setelah sempat terjadi kepanikan dan penutupan toko akibat isu serangan dari kelompok massa.

Untuk memperkuat operasi penumpasan, pasukan tambahan seperti Batalyon 507 Divisi Brawijaya didatangkan ke Surabaya melalui Pelabuhan Tanjung Perak pada November 1965. Kehadiran mereka disebut secara eksplisit dalam dokumen sebagai bagian dari misi “penumpasan Gestapu” di Jawa Timur.

Peristiwa ini menjadi salah satu episode paling kelam dalam sejarah Indonesia, di mana operasi militer, propaganda, dan aksi massa berpadu dalam skala besar untuk menghapus pengaruh PKI dari struktur sosial dan pemerintahan.

Foto : Ilustrasi AI

30/03/2026

“Benteng Hidup Soeharto: Ketegasan Leonardus Benjamin Moerdani di Negeri Orang”

Di negeri orang, jauh dari tanah air, kewaspadaan seorang prajurit justru mencapai titik paling tajam. Itulah yang ditunjukkan oleh Leonardus Benjamin Moerdani—atau yang akrab dikenal sebagai Benny Moerdani—saat mendampingi Presiden Soeharto dalam kunjungan kenegaraan ke Belanda pada akhir Agustus 1970.

Bagi Benny, tugas pengamanan bukan sekadar prosedur formal. Ia memandang setiap sudut jalan sebagai potensi ancaman. Dalam perjalanan menuju Huis ten Bosch di Den Haag, naluri intelijennya bekerja tanpa henti. Bangunan tinggi, jendela terbuka, hingga persimpangan jalan—semuanya dianalisis sebagai kemungkinan titik serangan.

Kewaspadaan itu bukan tanpa alasan. Saat itu, bayang-bayang kelompok anti-NKRI masih aktif di luar negeri, menjadikan kunjungan presiden sebagai target potensial. Bagi Benny, ini bukan kunjungan biasa, melainkan operasi pengamanan dengan risiko hidup dan mati.

Namun, ketika ia memaparkan analisis ancamannya kepada aparat keamanan Belanda, respons yang diterima justru mengecewakan. Mereka menganggap situasi aman dan menilai kekhawatiran tersebut berlebihan. Di sinilah ketegangan memuncak.
Dengan emosi yang tak lagi terbendung, Benny berdiri dan menggebrak meja.

Dalam bahasa Belanda yang fasih, ia menyampaikan kalimat yang mengguncang ruangan: bahwa Indonesia hanya memiliki satu Soeharto, dan keselamatannya tidak bisa dipertaruhkan. Itu bukan sekadar kemarahan, melainkan bentuk tanggung jawab total seorang prajurit terhadap pemimpinnya.

Sejarah kemudian membuktikan bahwa kekhawatiran itu bukan isapan jempol. Pada 31 Agustus 1970, terjadi serangan oleh puluhan teroris ke Wisma Duta Republik Indonesia di Belanda. Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi aparat setempat yang sebelumnya meremehkan potensi ancaman.

Sejak saat itu, pendekatan pengamanan berubah drastis. Standar keamanan ditingkatkan secara signifikan—tanpa celah. Bahkan, rute perjalanan pun dialihkan, dari jalur darat menjadi jalur udara demi meminimalisir risiko.

Kisah ini menjadi bukti bahwa loyalitas sejati bukan sekadar ucapan. Ia hadir dalam bentuk keberanian mengambil sikap, bahkan ketika harus berhadapan dengan keraguan pihak lain. Leonardus Benjamin Moerdani menunjukkan bahwa dalam dunia pengamanan, intuisi dan ketegasan bisa menjadi pembeda antara keselamatan dan bencana.

Di balik sejarah besar, selalu ada sosok yang berdiri di garis depan—diam, tegas, dan siap menjadi benteng terakhir.

Foto : Ilustrasi AI

16/02/2026

PGRS/Paraku: Gerilya Perbatasan dan Operasi Senyap Orde Baru (1967–1974)

Pemberontakan PGRS/Paraku di Kalimantan Barat merupakan konflik bersenjata yang berlangsung di bayang-bayang transisi kekuasaan dari era Soekarno ke Soeharto. Ia bukan sekadar gerilya lokal, melainkan simpul dari dinamika Perang Dingin dan sisa-sisa jaringan komunis di perbatasan Indonesia–Malaysia.

Akar Konflik: Dari Konfrontasi ke Gerilya Lintas Batas (1963–1966)

Saat Konfrontasi Indonesia–Malaysia (1963–1966), wilayah Kalimantan menjadi front panas. Berbagai unsur bersenjata dibentuk untuk menghadapi Malaysia, termasuk jaringan yang kemudian hari bertransformasi menjadi:
PGRS (Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak)
Paraku (Pasukan Rakyat Kalimantan Utara)
Di Sarawak, gerakan ini memiliki irisan dengan organisasi komunis seperti North Kalimantan Communist Party yang dipimpin oleh B**g Kee Chok.

Ketika konfrontasi dihentikan dan hubungan diplomatik dipulihkan, tidak semua elemen bersenjata kembali ke kehidupan sipil. Sebagian memilih bertahan di hutan perbatasan, membawa ideologi dan senjata.

1967–1969: Status “Subversif” dan Awal Operasi Pembersihan

Setelah Orde Baru mengonsolidasikan kekuasaan, PGRS/Paraku dikategorikan sebagai ancaman keamanan nasional. Wilayah operasi mereka meliputi:
▫️Kapuas Hulu
▫️Sanggau
▫️Bengkayang
▫️Perbatasan langsung dengan Sarawak

Struktur komando penanganan keamanan berada di bawah koordinasi pusat melalui lembaga seperti Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), yang salah satu figur pentingnya adalah Soemitro.

Di tingkat teritorial, operasi dipimpin oleh Kodam XII/Tanjungpura, yang mengerahkan satuan tempur dan intelijen ke pedalaman.

Strategi awal:
▫️Penyisiran hutan
▫️Pemutusan jalur logistik
▫️Pengawasan desa-desa perbatasan
▫️Operasi intelijen terhadap simpatisan

1969–1972: Eskalasi dan Kebijakan Relokasi

Memasuki akhir 1960-an, konflik meningkat. Beberapa laporan menyebut adanya:
▫️Penyergapan terhadap patroli militer
▫️Kontak senjata di pedalaman
Pergerakan lintas batas ke Sarawak

Pemerintah kemudian menerapkan kebijakan relokasi terhadap masyarakat Tionghoa pedalaman dengan alasan keamanan. Warga dipindahkan ke wilayah pesisir atau kota agar lebih mudah diawasi dan untuk memutus kemungkinan dukungan logistik terhadap gerilyawan.

Kebijakan ini menjadi salah satu aspek paling kontroversial dalam sejarah konflik PGRS/Paraku karena berdampak besar pada:
▫️Struktur ekonomi lokal
▫️Hubungan antar-etnis
▫️Trauma sosial jangka panjang

1973–1974: Melemahnya Gerilya

Tekanan militer yang konsisten, pengawasan ketat perbatasan, serta koordinasi keamanan Indonesia–Malaysia membuat kekuatan PGRS/Paraku semakin terdesak.
Sebagian kader:
▫️Tertangkap
▫️Menyerah
▫️Menyebrang kembali ke wilayah Malaysia

Di Sarawak sendiri, gerakan komunis akhirnya melemah secara bertahap hingga terjadi proses damai bertahun-tahun kemudian.

Siapa Saja Tokoh yang Tercatat?
Dari PGRS/Paraku

▫️B**g Kee Chok – tokoh penting gerakan komunis Sarawak yang memiliki keterkaitan ideologis dengan jaringan gerilya perbatasan.
Kader Paraku di Kalimantan Barat (struktur sel tertutup, banyak nama tidak terdokumentasi terbuka karena sifat gerilya).

Dari Pihak TNI & Pemerintah
▫️Soeharto – sebagai Presiden dan pemegang kebijakan keamanan nasional.
▫️Soemitro – pejabat tinggi keamanan/Kopkamtib.
▫️Panglima dan jajaran Kodam XII/Tanjungpura – pelaksana operasi di lapangan.

Warisan Sejarah

Konflik PGRS/Paraku meninggalkan beberapa jejak penting:
▫️Militerisasi perbatasan jangka panjang
▫️Perubahan demografi dan pola pemukiman
▫️Narasi sejarah tunggal ala Orde Baru
▫️Minimnya dokumentasi terbuka tentang korban sipil

Dalam perspektif sejarah modern, konflik ini dipandang sebagai kombinasi antara:
▫️Sisa Konfrontasi Indonesia–Malaysia
▫️Imbas tragedi 1965
▫️Pertarungan ideologi global

PGRS/Paraku adalah bab yang jarang dibahas dalam sejarah nasional, namun penting untuk memahami bagaimana politik pusat berdampak langsung pada wilayah perbatasan. Ia memperlihatkan bagaimana perubahan rezim dapat mengubah sekutu menjadi musuh dalam waktu singkat.

(Tim Redaksi M.R.)

15/02/2026

Mayjen A.E. Manihuruk: Jenderal dari Samosir yang Dijuluki “Bapak NIP” Indonesia

Di balik tertibnya administrasi pegawai negeri di Indonesia, ada satu nama yang jarang disorot, namun jejak pengabdiannya terasa hingga hari ini: Arsinius Elias Manihuruk. Perwira tinggi TNI Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal ini dikenal luas sebagai tokoh penting dalam pembenahan sistem kepegawaian nasional dan dijuluki sebagai “Bapak NIP” Indonesia.

Lahir dari Tanah Samosir
Arsinius Elias Manihuruk lahir di Lumban Suhi-suhi, Pulau Samosir, Sumatera Utara, pada 29 Februari 1920. Ia tumbuh di lingkungan sederhana, namun memiliki semangat belajar dan pengabdian yang tinggi. Karier militernya mengantarkannya menjadi perwira tinggi di lingkungan TNI AD.
Sebagai prajurit, ia dikenal disiplin, tegas, dan memiliki visi kuat tentang pentingnya sistem yang tertata dalam pemerintahan.

Dari Dunia Militer ke Reformasi Administrasi Negara
Nama Manihuruk semakin dikenal ketika ia dipercaya memimpin Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) pada periode 1972–1987. Di lembaga inilah ia melakukan pembenahan besar dalam sistem kepegawaian nasional.
Salah satu warisan terbesarnya adalah pengembangan dan penataan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sistem ini menjadi fondasi penting dalam:

▫️Pendataan aparatur negara
▫️Pengelolaan karier dan kepangkatan
▫️Administrasi pensiun
▫️Sistem penggajian dan disiplin pegawai

Di era sebelum digitalisasi, pembenahan administrasi adalah pekerjaan besar. Namun Manihuruk meyakini bahwa negara yang kuat harus ditopang birokrasi yang rapi dan profesional.

Dijuluki “Bapak NIP”

Karena perannya yang besar dalam merumuskan dan memperkuat sistem NIP, banyak kalangan menyebutnya sebagai “Bapak NIP Indonesia”. Julukan itu bukan gelar resmi negara, tetapi bentuk penghormatan atas kontribusinya dalam membangun fondasi administrasi kepegawaian modern.

Hingga kini, sistem NIP tetap digunakan dan terus berkembang di bawah pengelolaan Badan Kepegawaian Negara, sebagai penerus BAKN.

Warisan yang Terasa Hingga Kini

Mayjen A.E. Manihuruk wafat pada 10 Januari 2003. Meski namanya tidak selalu disebut dalam buku-buku sejarah populer, sistem yang ia bangun tetap hidup dan menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.
Ia adalah contoh bahwa pengabdian tidak selalu harus berada di garis depan pertempuran.

Ada p**a medan juang di balik meja administrasi—dan di sanalah ia meninggalkan warisan besar bagi bangsa.
Mayjen A.E. Manihuruk bukan hanya seorang jenderal, tetapi arsitek sistem yang membuat birokrasi Indonesia lebih tertib dan terstruktur.

(Tim Redaksi Memoar Republik)

Memoar Republik

08/08/2026

05/07/2026

15/06/2026

31/05/2026

13/04/2026

06/04/2026

30/03/2026

16/02/2026

15/02/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request